Kebijakan solar Industri salah satunya adalah larangan penggunaan bahan bakar solar untuk mobil berplat
merah. Kebijakan itu kan dilakukan oleh beberapa daerah. Sekretaris Daerah
Provinsi Jambi, Syahrasaddin telah menindaklanjuti hal ini. Seluruh pemilik
mobil dinas plat merah di Jambi tidak menggunakan BBM bersubsidi terhitung 1
Februari kemarin, kecuali mobil plat merah berbahan bakar solar. Pengawasan untuk
kebijakan ini adalah saat pengisian bahan bakar dan akan diserahkan kepada
petugas SPBU,dikarenakan mereka juga punya kewajiban untuk melakukan hal itu. Selain
itu, Sekda juga meminta kepada masyaraat untuk melakukan pengawasan, dan jika
ketahuan ada mobil plat merah yang masih menggunakan BBM bersubsidi, dia berharap
agar warga melaporkannya.
Selain di Jambi, kebijakan
solar industri ini juga diterapkan di Lamongan, Jawa Timur. Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Lamongan, Jatim, menargetkan mulai awal Maret mendatang
semua kendaraan pelat merah di lingkungan kabupaten setempat harus menggunakan
bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.
Upaya tersebut dilakukan
dengan menggencarkan sosialisasi kepada semua satuan kerja perangkat daerah
(SKPD) hingga kesiapan infrastruktur pendukungnya. Kabag Humas dan Infokom
Pemkab Lamongan, Mohammad Zamroni mengatakan, terkait kesiapan jelang
pemberlakukan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 01
tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan BBM tersebut, pemerintah setempat
sudah melakukan sejumlah persiapan
Stasiun pengisian bahan
bakar umum (SPBU) di Lamongan juga sudah
siap untuk menyediakan BBM untuk mesin diesel yang nonsubsidi.
Menurutnya, 30% SPBU di
Lamongan sudah menyediakan BBM jenis solar (gas oil) nonsubsidi. Meski demikan,
belum semua SPBU menyediakan BBM solar nonsubsidi itu dalam bentuk nozzle
pengisian tersendiri.
Sejumlah SPBU yang sudah
punya stok BBM solar nonsubsidi itu di antaranya SPBU di Kalikapas, Turi,
Talun, dan Pandanpancur. Sementara terkait stiker untuk ditempelkan pada
kendaraan dinas bermesin diesel, sampai saat ini menurut dia belum dilakukan
pengadaan karena memang belum ada instruksi dari Kementerian ESDM. "Jelang
pemberlakuakn pembatasan 1 Maret nanti, kami sudah meluncurkan surat ke semua
SKPD, “ ujarnya.
Disebutkannya lebih lanjut,
pembatasan penggunaan BBM bersubsidi itu tidak berlaku untuk kendaraan dinas
tertentu. Seperti ambulance, mobil jenazah, pemadam kebakaran dan pengangkut
sampah. Empat jenis kendaraan dinas itu masih diperbolehkan minum bensin
(gasoline) ron 88 dan minyak solar (gas oil). Pemkab Lamongan sendiri saat ini
memiliki 107 kendaraan bermesin diesel.
Pembatasan ini tidak berlaku
untuk penggunaan usaha jenis mikro, perikanan, pertanian dan pelayanan umum.
Namun harus melalui rekomendasi SKPD terkait sebagaimana Surat Bupati Lamongan
Nomor 546/550/413.021/2012 dan Peraturan BPH Migas Nomor 5 tahun 2012 tentang
Surat Rekomendasi SKPD untuk pembelian BBM jenis tertentu. (Berbagai Sumber)
0 komentar:
Posting Komentar